Banjir yang kembali melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat (6/3/2026) dan dilaporkan menelan korban jiwa memunculkan kritik terhadap kinerja pemerintah kota. Peristiwa yang terus berulang ini dinilai menunjukkan masih lemahnya penanganan masalah banjir di daerah tersebut.

Sejumlah kalangan, mulai dari akademisi, pengamat lingkungan hingga pakar perkotaan, sebelumnya telah memberikan berbagai masukan terkait persoalan tersebut. Namun kritik yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I, Rycko Menoza, dinilai cukup tajam.

Baca Juga1 : PKS DPRD Bandar Lampung Ingatkan Risiko Krisis Drainase, Minta Pemkot Susun Masterplan Pengendalian Banjir

Politisi Partai Golkar itu menilai Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu lebih fokus menghadirkan solusi nyata dibandingkan sekadar membangun citra di tengah masyarakat.

Baca Juga : Sektor Pariwisata Kembali Menggeliat Menjelang Akhir Tahun

"Kita berbicara berdasarkan fakta. Banjir terus terjadi setiap tahun, tetapi apa langkah konkret yang sudah dilakukan pemerintah kota untuk mengatasinya? Jangan sampai masyarakat hanya melihat pencitraan, sementara kebutuhan mereka untuk hidup tanpa ancaman banjir belum terpenuhi," ujar Rycko dalam pernyataannya, Sabtu (7/3/2026).

Baca Juga : Simak Berita Terbaru Terungkap Gestur Siswa SMAN 72 Sebelum Ledakan: Analisis CCTV dan Motif di Baliknya

Selain itu, Rycko juga menyinggung penggunaan anggaran daerah yang dinilai perlu dikaji kembali. Ia menyoroti adanya alokasi dana hibah kepada Kejaksaan Tinggi Lampung serta program kesejahteraan rakyat yang digunakan untuk kegiatan wisata rohani bagi aparatur sipil negara dan pensiunan.

Baca Juga : Sektor Pariwisata Kembali Menggeliat Menjelang Akhir Tahun

Menurutnya, dengan besarnya pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak restoran dan hotel, pemerintah kota seharusnya dapat memaksimalkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan mitigasi bencana.

"Memberikan hibah memang tidak dilarang, tetapi pemerintah harus melihat prioritasnya. Kebutuhan masyarakat agar terbebas dari banjir seharusnya menjadi perhatian utama. Jangan sampai infrastruktur dasar justru terabaikan," kata Rycko.

Mantan Bupati Lampung Selatan itu juga menilai penanganan banjir yang dilakukan pemerintah kota selama beberapa tahun terakhir belum memberikan hasil yang signifikan.

Ia menyebut kehadiran kepala daerah di lokasi bencana tanpa disertai solusi yang menyeluruh tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan yang terus berulang.

"Kalau hanya turun ke lokasi saat banjir terjadi tanpa membawa solusi sistemik, tentu tidak akan menyelesaikan masalah. Selama ini penanganannya masih sebatas bantuan kepada korban atau perbaikan drainase di beberapa titik tanpa perencanaan menyeluruh," tambahnya.

Rycko juga menyoroti pernyataan yang menyebut sebagian persoalan banjir berkaitan dengan pengelolaan sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera. Menurutnya, pemerintah kota tetap memiliki tanggung jawab besar dalam memperbaiki sistem drainase di wilayah perkotaan.

Ia mencontohkan kondisi drainase di sejumlah kawasan yang tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras, sehingga genangan dengan cepat meluap ke jalan dan permukiman warga.

Dalam kesempatan tersebut, Rycko turut menyinggung peran DPRD Kota Bandar Lampung yang menurutnya perlu lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Ia berharap lembaga legislatif dapat lebih tegas dalam memastikan penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam penanganan persoalan banjir yang berdampak luas.

"Bayangkan kota ini seperti rumah sendiri. Jika atap rumah bocor, tentu yang diperbaiki adalah sumber masalahnya, bukan hanya membersihkan lantai yang terus basah. Masyarakat berhak merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan," ujar Rycko.

Sumber: inilampung.com