Banjir yang kembali terjadi di sejumlah wilayah Kota Bandar Lampung setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius dalam pengelolaan infrastruktur perkotaan. Peristiwa ini dianggap sebagai sinyal bahwa sistem drainase yang ada perlu dievaluasi agar mampu menampung peningkatan debit air hujan.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bandar Lampung, Agus Widodo, menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perencanaan drainase kota yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah.
Baca Juga1 : Keluhan Jalan Rusak Ramai di Lampung, Pemprov Siapkan 62 Proyek Perbaikan Infrastruktur pada 2026
Menurut Agus, tanpa pengelolaan yang matang, Kota Bandar Lampung berpotensi menghadapi masalah yang lebih besar terkait kapasitas saluran air di masa mendatang.
Baca Juga : Mantan Suami Jadi Pelaku Pembunuhan Wanita di Lampung, Polisi Ungkap Motif Cemburu
"Bandar Lampung bisa menghadapi krisis drainase jika pengelolaan sistem saluran air tidak dirancang secara menyeluruh dan terhubung dengan perencanaan pembangunan kota," ujar Agus Widodo.
Baca Juga : Perbandingan Wordpress vs Blogger
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur yang semakin pesat, serta berkurangnya area resapan air menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya limpasan air hujan.
Baca Juga : Mantan Suami Jadi Pelaku Pembunuhan Wanita di Lampung, Polisi Ungkap Motif Cemburu
Kondisi tersebut membuat sistem drainase yang ada harus menampung debit air yang semakin besar. Tanpa peningkatan kapasitas saluran, genangan air maupun banjir berpotensi terjadi di berbagai wilayah kota.
Fraksi PKS DPRD Bandar Lampung menilai permasalahan tersebut perlu ditangani melalui kebijakan yang terencana dan berorientasi jangka panjang, bukan hanya penanganan sementara.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penyusunan masterplan drainase kota sebagai pedoman dalam pengelolaan sistem air perkotaan secara terpadu.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan audit terhadap kondisi drainase yang saat ini ada di berbagai wilayah kota.
Audit tersebut bertujuan untuk mengetahui kapasitas saluran air, tingkat pendangkalan akibat sedimentasi, serta mengidentifikasi titik-titik yang rawan mengalami genangan saat hujan turun.
PKS juga merekomendasikan pembangunan kolam retensi di beberapa kawasan strategis. Kolam retensi ini berfungsi menampung limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke saluran drainase utama yang kapasitasnya terbatas.
Langkah lain yang dianggap penting adalah mengintegrasikan sistem drainase dengan kebijakan tata ruang kota, terutama dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
Selain itu, program normalisasi sungai secara berkala juga dinilai perlu dilakukan. Kegiatan tersebut meliputi pengerukan sedimentasi di sungai serta penataan kawasan sempadan sungai agar aliran air dapat berjalan lebih lancar.
Agus Widodo menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan sekaligus penganggaran untuk memastikan berbagai program penanganan banjir dapat berjalan secara efektif.
Menurutnya, DPRD siap memberikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah kota dalam upaya mengatasi persoalan banjir.
"DPRD akan terus mendorong kebijakan yang mendukung penanganan banjir, baik melalui pengawasan maupun dukungan anggaran," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa yang paling penting adalah adanya perencanaan yang sistematis sehingga penanganan banjir tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu menjawab tantangan jangka panjang.
Selain peran pemerintah dan DPRD, Fraksi PKS juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan.
Masyarakat diharapkan tidak membuang sampah ke saluran air serta menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing-masing agar aliran air tidak tersumbat.
Kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat pengelolaan drainase kota sehingga risiko banjir di Bandar Lampung dapat ditekan di masa mendatang.
Sumber : referensinews.com
