Banjir yang kembali melanda berbagai wilayah di Kota Bandar Lampung memicu sorotan dari kalangan mahasiswa. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Lampung menilai pemerintah daerah belum menunjukkan upaya serius untuk menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang setiap tahun.

Ketua DPD IMM Lampung, Jefri Ramdani, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi setelah hujan deras beberapa waktu lalu menjadi bukti masih lemahnya pengelolaan lingkungan serta infrastruktur perkotaan di Bandar Lampung.

Baca Juga1 : Inilah Minuman Terbaik yang Harus Diminum Saat Tubuh Sedang Sakit

Menurutnya, banjir yang berulang tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi. Ia menilai persoalan tersebut juga berkaitan dengan kurang optimalnya sistem drainase, pengelolaan aliran sungai, serta pengawasan terhadap tata ruang kota.

Baca Juga : Bareskrim Hancurkan Barang Bukti Narkoba di Cilegon

"Banjir yang terjadi hampir setiap tahun menunjukkan bahwa penanganannya belum dilakukan secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal hujan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur drainase, sungai, dan tata ruang wilayah," ujar Jefri, Selasa (10/3).

Baca Juga : Anggaran Publikasi Media Dipotong, Pemkab Tanggamus Malah Bayar Konten Kreator Rp2,5 Juta per Bulan

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), banjir tercatat terjadi di sekitar 38 hingga 44 titik yang tersebar di lebih dari sepuluh kecamatan di Bandar Lampung.

Baca Juga : Bareskrim Hancurkan Barang Bukti Narkoba di Cilegon

Beberapa wilayah yang terdampak antara lain Kecamatan Sukarame, Rajabasa, Way Halim, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedamaian, Enggal, Kemiling, hingga Tanjungkarang Barat.

Di sejumlah kawasan tersebut, ketinggian air dilaporkan mencapai sekitar 50 sentimeter hingga lebih dari satu meter. Banjir menyebabkan rumah warga, jalan utama, serta beberapa fasilitas umum terendam air.

Selain menimbulkan kerugian materiil, peristiwa banjir tersebut juga dilaporkan menyebabkan korban jiwa di beberapa lokasi.

Jefri menilai penanganan banjir yang dilakukan selama ini masih bersifat sementara dan cenderung reaktif. Ia menilai pemerintah daerah belum memiliki langkah strategis yang mampu menyelesaikan akar permasalahan secara menyeluruh.

"Setiap tahun masyarakat harus menghadapi persoalan yang sama. Namun sampai sekarang belum terlihat adanya kebijakan yang benar-benar mampu mengatasi banjir secara komprehensif," tegasnya.

DPD IMM Lampung juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun kebijakan penanganan banjir yang terpadu.

Menurut IMM, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan saat bencana terjadi. Pemerintah perlu menyiapkan perencanaan jangka panjang yang jelas, mulai dari perbaikan sistem drainase, normalisasi sungai, hingga penataan tata ruang kota yang lebih tertib.

IMM Lampung pun mendorong pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan penanganan banjir, mempercepat pembangunan serta perbaikan saluran drainase, dan menindak tegas pembangunan yang melanggar aturan tata ruang.

"Permasalahan banjir harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Tanpa langkah nyata dan terukur, banjir akan terus berulang dan masyarakat akan kembali menjadi pihak yang paling dirugikan," pungkas Jefri.

Sumber: dialeksa.com